Menlu: Harus Kepemimpinan Global Agar Dunia Damai

Jakarta – Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyebut perdamaian dunia masih menjadi fokus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun ini. Agar hal tersebut bisa tercapai, maka diperlukan adanya kepemimpinan global.

“UN (PBB) khusus tahun ini call for global leadership. Kita tidak bisa menciptakan perdamaian, prosperity dunia, hanya dengan leadership satu-dua negara. Kita perlu satu global leadership,” kata Menlu Retno di sela Mandela Peace Summit di Markas Besar PBB, New York, Senin (24/9/2018).

Menurut Retno, tantangan PBB salah satunya adalah menghilangkan rasa eksklusivitas antarnegara. Menurutnya, ketertutupan antara negara satu dengan yang lainnya tersebut seakan menjadi tren akhir-akhir ini.

“Sekarang ini ada kecenderungan untuk eksklusivisme, ultranationalism, yang tren ini merupakan tantangan baru bagi UN (United Nation/PBB) karena UN mandatnya adalah memelihara perdamaian, menciptakan kesejahteraan pada dunia,” tutur Menlu.
“Kalau tidak ada kesejahteraan, tidak ada equal benefit dari kegiatan ekonomi, maka akan sulit kita menciptakan perdamaian. Ini tantangan yang dihadapi UN,” jelasnya.

Menlu Retno bersama Wapres Jusuf Kalla dan Menko PMK Puan Maharani serta sejumlah pejabat lain menghadiri Mandela Peace Summit di Markas PBB, New York. Summit ini dalam rangka mengenang 100 tahun Mandela. Sidang Umum PBB sendiri akan dibuka pada Selasa (25/9) besok.

(rna/dnu)

Berebut Tumpeng, Syukuran Pelantikan Bupati Jombang Berlangsung Ricuh

loading…

Seorang perempuan meminta tolong saat terinjak warga lainnya dalam acara syukuran pelantikan Bupati Jombang, Jawa Timur, Senin malam (24/9/2018). Foto/Mukhtar Bagus.

JOMBANG – Pesta seribu tumpeng dalam acara syukuran pelantikan Bupati Jombang, Jawa Timur berlangsung ricuh, Senin malam (24/9/2018).

Ratusan warga saling dorong dan berdesak-desakan berebut gunungan tumpeng yang disediakan panitia. Sejumlah wanita dan anak-anak terinjak-injak karena memaksa ikut berebut tumpeng tersebut.

Kericuhan dalam pesta seribu tumpeng ini terjadi di hadapan bupati dan wakil bupati Jombang yang baru dilantik, Munjidah Wahab-Sumrambah saat menggelar syukuran di alun-alun Kota Jombang.

Hikmah, salah satu warga yang berada di lokasi acara membenarkan kejadian itu. Ratusan warga berteriak-teriak karena saling berdesakan antara satu dengan yang lain. Bahkan seorang wanita jatuh dan terinjak-injak oleh warga lainnya.

Petugas pun kewalahan menolong wanita tersebut. Di sudut lain, seorang remaja juga jatuh dan terinjak-injak. Beruntung petugas berhasil menyelamatkan remaja tersebut.

Meski sudah berkali-kali dihalau oleh petugas keamanan, ratusan warga ini tetap merangsek maju berebut gunungan buah yang disediakan tepat di depan bupati dan wakil bupati Jombang.
Berebut Tumpeng, Syukuran Pelantikan Bupati Jombang Berlangsung Ricuh
Untuk diketahui, setelah dilantik di Gedung Negara Grahadi Surabaya Senin siang, Bupati dan Wakil Bupati Jombang, Munjidah-Sumrambah menggelar syukuran dengan menyediakan 1000 tumpeng untuk dimakan bersama ribuan warga di alun-alun Jombang.
 
Namun, saat prosesi doa bersama baru dimulai, ratusan warga yang mengeliling tumpeng raksasa tepat di depan bupati langsung saling dorong dan saling berebut.

Meski sudah dihentikan oleh panitia, namun warga tetap tidak mau menggubris dan terus merangsek maju hingga sebagian di antaranya terinjak-injak. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

(rhs)

Dianggap Menuduh Tanpa Bukti, Mekeng Gugat Pengacara Eni Saragih

JawaPos.com – Ketua Fraksi Partai Golkar DPR Melchias Markus Mekeng bereaksi atas tuduhan Fadli Nasution yang merupakan Pengacara Eni Maulani Saragih. Ia mengaku telah difitnah oleh pengacara rekan separtainya itu.

Hal ini terkait pernyataan Fadli Nasution yang menyebut Mekeng sering menanyakan proyek pembangunan PLTU Riau-1 kepada tersangka Eni Saragih yang saat ini mendekam di rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Saudara Fadli Nasution itu sudah menyebarkan fitnah dan  menyebarkan berita tanpa bukti, hanya berdasarkan ocehan-ocehan atau halusinasi dari yang bersangkutan,” ujar Mekeng di Jakarta, Senin (24/9).

Apa yang dilakukan Fadli, kata Mekeng, merupakan upaya melempar kesalahan kepada pihak lain. Namun, upaya tersebut dilakukan tanpa bukti, hanya untuk mencari kambing hitam.

“Saya tidak ada urusan dengan proyek itu. Sekali lagi, jangan melempar-lempar kesalahan kepada orang lain tanpa bukti,” tandas legislator dari daerah pemilihan (Dapil) NTT 1 meliputi wilayah Flores dan Alor dan Lembata.

Mekeng pun membantah dengan keras tudahan Fadli. Bahkan dirinya mengaku tak pernah tahu dan tak pernah bermimpi mempunyai proyek listrik PLTU Riau 1 sebagaimana dituduhkan Fadli Nasution.

“Saya tidak pernah berpikir, bahkan bermimpi akan punya proyek sebesar PLTU itu. Bukan kapasitas saya untuk berbisnis proyek begitu besar. Jadi, sekali lagi, saya tidak pernah bermimpi berbisnis listrik. Jadi, menurut saya, pernyataann itu hanya membuang kesalahan pada orang lain,” ungkap dia.

Dia mengakui, pihaknya sudah mengumpulkan bukti-bukti fitnah yang disebarkan Fadli Nasution. Mekeng berencana dalam waktu dekat akan menggugat dan menuntut Fadli Nasution.

“Sudah ada yang saya tuntut dan sekarang ini sedang diproses karena memfitnah saya. Jadi, sekali lagi memperkeruh suasana. Saya tidak takut kepada siapapun, kalau berada di dalam kebenaran,” tegas dia.

Lebih lanjut, Mekeng juga mengaku, bahwa pengacara Eni itu adalah seorang politikus yang mencalonkan diri sebagai legislator. Seharusnya Fadli berbicara berdasarkan bukti. 

“Jadi, setiap kata yang diucapkan itu harus berdasarkan bukti, entah oleh siapapun termasuk pengacara Eni Maulani Saragih, yakni saudara Fadli Nasution. Tidak ada yang kebal hukum di negara ini,” pungkas dia.

Sebelumnya, pengacara Eni, Fadli Nasution menyebutkan Ketua Fraksi Golkar di DPR, Melchias Markus Mekeng sering menanyakan proyek pembangunan PLTU Riau-1 kepada tersangka Eni Maulani Saragih.

“Komunikasi Bu Eni dalam kapasitas beliau sebagai anggota Fraksi Partai Golkar di DPR yang diketuai Pak Mekeng,” kata Fadli dalam keterangan tertulis, Jumat (21/9) malam. 

Fadli menyebut, Mekeng merupakan orang yang melakukan rotasi, dan menunjuk Eni sebagai Wakil Ketua Komisi VII DPR. Eni Saragih dan Mekeng kerap berkomunikasi membicarakan Proyek PLTU Riau-1, sebelum disahkan oleh institusi yang menjadi mitra Komisi VII di DPR.

“Bahkan, Pak Mekeng kerap menghubungi Bu Eni menanyakan kelanjutan PLTU Riau-1 dan rencana PLTU lainnya di Pulau Sumatera,” kata Fadli.

Terkait kasus PLTU Riau-1 ini, KPK telah memeriksa Mekeng pada Rabu (19/9/2018) lalu. Dia dimintai keterangan sebagai saksi untuk tersangka mantan Menteri Sosial Idrus Marham, sebagaimana diberitakan sejumlah media massa.

(gwn/JPC)

Cara DAFTAR POKER Domino Qiu Qiu Capsa Susun Online Indonesia di Situs Agen Judi Terpercaya Assosiasi Resmi Dewapoker IDN Bank BCA, BNI, BRI dan Mandiri.

Maurizio Sarri Keluhkan Jadwal Padat di Liga Inggris

loading…

Pelatih anyar Chelsea, Maurizio Sarri, kaget dengan jadwal Liga Inggris yang dianggap terlalu kejam untuk timnya. Foto: Reuters/IST

LONDON – Pelatih anyar Chelsea, Maurizio Sarri, kaget dengan jadwal Liga Inggris yang dianggap terlalu kejam untuk timnya. Hal itu diutarakan Sarri setelah timnya ditahan imbang tanpa gol di markas West Ham United.

Pertandingan tersebut hanya memberikan waktu istirahat satu hari bagi Chelsea setelah lawatan ke markas PAOK di ajang Liga Europa 2018/2019. Sehingga, penampilan Chelsea di markas West Ham United dirasa tidak maksimal.

“Setelah tujuh pertandingan sulit di bulan Maret dan April, tidak sekarang. Saya tidak tahu mengapa di Inggris, setelah pertandingan tandang, Anda tidak dapan jadwal pertandingan Senin malam,” kata Sarri, dikutip Sky Sports.

Menurut Sarri, Chelsea seharusnya mendapatkan jadwal bertanding melawan West Ham United pada hari Senin (24/9) malam. Namun, mereka justru harus bertanding menghadapi The Hammers pada tanggal 23 September.

Selanjutnya, Chelsea akan menghadapi Liverpool di pertandingan Piala Liga dan Liga Inggris dalam sepekan. Pertandingan tersebut akan berlangsung pada tanggal 27 dan 29 September 2018.

(bbk)

Fakta-fakta Komika Mudy Taylor Terjerat Narkoba

Jakarta – Komika, sebutan bagi penampil lawak tunggal atau stand up comedy, bernama Mudy Taylor ditangkap polisi. Dari tangan Mudy, polisi menyita narkoba jenis sabu.

“Yang bersangkutan sudah membeli barang mengonsumsi barang ke DPO tersangka D sejak 2014,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono di Mapolda Metro, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Senin (24/9/2018).

Mudy dijaring polisi dalam Operasi Nila Jaya 2018 pada Sabtu, 22 September 2018. Dia kemudian ditetapkan sebagai tersangka dengan sangkaan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal itu berisi 2 ayat yang bunyinya:

Pasal 112 UU Narkotika
Ayat 1

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800 juta dan paling banyak Rp 8 miliar.

Ayat 2

Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Berikut fakta-fakta jeratan narkoba Mudy:

1. Ditangkap di rumahnya

Mudy ditangkap pada Sabtu (22/9) pukul 23.00 WIB. Dia ditangkap di kediamannya di Jalan Kejayaan, Kreo, Larangan, Tangerang Selatan.

2. Polisi sita sabu hingga bong

Dari hasil penggeledahan, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa sabu seberat 0,18 gram, dua buah bong alat isap, dua buah cangklong, dua buah korek api gas modifikasi, satu buah plastik klip berisi kosong, dan ponsel.

3. Dapat sabu dari pria berinisial D

Kasubdit I Dirnarkoba Polda Metro Jaya AKBP Jean Calvijn Simanjuntak menyebut Mudy mendapat narkoba itu dari pria berinisial D sejak 2014. Calvijn juga menyebut Mudy rutin mengambil narkoba itu sebanyak 3 hingga 4 kali sebulan.

4. Pakai narkoba sejak 2003

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono menyebut Mudy sudah memakai narkoba sejak 2003. Namun, sabu dari pria berinisial D baru didapat Mudy sejak 2014.

“Dari pengakuan dia, sejak 2003, tapi ambil dari D sejak 2014,” kata Argo.

5. Alasan pakai narkoba untuk bekerja

Mudy mengaku memakai narkoba untuk bekerja menghasilkan karya. Setiap bulan, Mudy bisa mengambil stok narkoba sebanyak 3 hingga 4 kali.

“Setelah kita tanya kembali kenapa menggunakan sabu, yang bersangkutan menyampaikan ini adalah untuk kenyamanan dalam bekerja di dulu seorang penyiar dan dia jadi komedian, dia menggunakan itu untuk untuk kenyamanan,” ujar Argo.

6. Menangis minta maaf

Mudy menunduk dan menutup wajah dengan kedua tangannya saat dihadirkan dalam jumpa pers di Mapolda Metro Jaya. Kemudian, dia meminta maaf.

“Untuk semua, saya minta maaf saya keliru,” kata Mudy sambil terisak.

Dia resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan polisi.

(dhn/dnu)

Polda Kalbar Ungkap Judi Online dan Togel Beromset Miliaran Rupiah

loading…

Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Barat mengungkap kasus perjudian online dan togel yang beromzet miliaran rupiah dengan menangkap bandar bernama Lee Handri. Foto iNews TV/Gusti E

PONTIANAK – Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Barat mengungkap kasus perjudian online dan togel yang beromzet miliaran rupiah dengan menangkap bandar bernama Lee Handri alias Ahui warga Kelurahan Tanah Sereal, Kecamatan Tambora Singkawang.Penangkapan terhadap bandar besar Ahui ini dilakukan setelah sebelumnya Tim Subdit II Cyber Ditreskrimsus Polda Kalbar melakukan penyergapan pada tanggal 16-17 September lalu di daerah Singkawang dan Pontianak.   

Kapolda Kalbar Irjen Pol Didi Haryono mengatakan, pengungkapan kasus perjudian online dan togel ini merupakan yang pertama kalinya dan terbesar selama dia menjabat sebagai Kapolda.  

Sebelumnya Tim Subdit II melakukan penangkapan terhadap sub agen atas nama Abun di rumahnya. Selanjutnya dilakukan pengembangan dan diketahui nomor HP tersangka Ahui sehingga akhirnya berhasil ditangkap delapan orang terkait kasus tersebut.

“Tersangka dikenal sangat licin dan mempunyai jaringan kuat di wilayah Singkawang, Kabupaten Sambas, Kabupaten Melawi dan Kota Pontianak. Para tersangka berikut barang bukti berupa judi online kini diamankan di Markas Ditkrimsus Polda Kalbar,” kata Irjen Pol Didi dalam press rilis di Mapolda kalbat, Senin (24/9/2018).

Kapolda menerangkan tersangka sebagai bandar sudah 8 bulan membuka perjudian di Singkawang, Sambas, Melawi dan Pontianak untuk jenis judi togel, sepak bola dan adu ayam melalui website: www.choilthnang.com, www.vivawin.com, www.sbobet.net.

Selanjutnya tersangka mencari agen sebagai pengepul di masing-masing empat kabupaten dan kota.

“Di Kota Singkawang sebanyak 20 Agen, Kabupaten Sambas sebanyak 12 agen, Kabupaten Melawi sebanyak 10 agen dan Kota Pontianak sebanyak 12 agen. Total omzet perbulan diperkirakan Rp1 miliar hingga Rp 2 miliar setelah dikembangkan Omzet mencapai Rp3 miliar,” timpal Kapolda.

Kegiatan judi togel ini , kata Kapolda, dibuka setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu juga hari Minggu. Sedangkan judi bola dibuka disesuaikan waktu buka sepak bola liga Champions, Liga Eropa, Liga Italia, Liga Inggris, Liga Spanyol termasuk Liga Indonesia. Semua agen dan pengepul di masing-masing dikendalikan langsung oleh bandar terbesar.

Menurut dia, tersangka memiliki kantor untuk rekap perjudian yang dilengkapi dengan laptop 1 buah, tablet 10 buah. Tersangka Juga memiliki akses permainan judi online yang terhubung dengan server di Pontianak dengan penanggung jawab adalah Herry Kurniawan. Kemudian tersangka memiliki jalur akses ke kantor Pusat di Jakarta yang dikelola Aleks dan Jefry. Untuk pembelian dan pembayaran hasil perjudian dari pemain dilakukan melalui transfer ke Rekening BCA, BRI dan CIMB atas nama Lee Handre.
 
“Para tersangka bandar judi online dan judi togel ini akan dijerat dengan Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,” tandas Kapolda.

(sms)

LSI: 27% Responden Anggap Beri Uang ke Instansi Pemerintah Wajar

loading…

Peneliti senior LSI Burhanuddin Muhtadi memaparkan Hasil survei lembaganya terkait penelitian LSI pada perilaku aparat negara/pemerintahan. Foto/SINDOnews/Raka Dwi N

JAKARTA – Peneliti senior Lembaga Survei Indonesia (LSI) Burhanudin Muhtadi menyatakan, terdapat 27% masyarakat menganggap pemberian uang/hadiah ketika berhubungan dengan instansi pemerintah itu hal wajar. Hanya 67% yang menyatakan tidak wajar, 6% menjawab tidak tahu/ tidak jawab.

Hal tersebut hasil dari penelitian LSI pada perilaku aparat negara/ pemerintahan. Responden ditanyakan mengenai interaksi dengan pegawai pemerintah serta permintaan uang/ hadiah. Misalnya, berkaitan dengan pengurusan kelengkapan administrasi kependudukan (adminduk) seperti Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP, Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran.

“Semakin responden diminta uang, semakin korupsi dimaklumi. Artinya, cara paling mudah berantas korupsi mulai dari aparat. Karena kalau aparat tidak minta gratifikasi, maka kemungkinan menganggap korupsi itu bagian tidak wajar semakin tinggi,” ujarnya saat merilis survei LSI bertajuk “Tren Persepsi Publik tentang Demokrasi, Korupsi, dan Intoleransi” di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (24/9/2018).

Burhanudin menambahakan, sebanyak 55,7% responden mengaku pernah mengurus adminduk. Dari 56% ini, ada 14,7% pernah diminta (uang). Lalu sebanyak 45,1% pernah berhubungan dengan pegawai pemerintah untuk memperoleh pelayanan kesehatan, 6,6% dari 45,1% mengaku pernah diminta (uang).

“Lalu sebanyak 28% pernah berurusan dengan bagian administrasi atau guru di sekolah negeri, 5,6%-nya dimintai uang. Kemudian, 10,7% berurusan dengan polisi, ada 33,7% yang dimintai uang.  7,8% berurusan dengan pihak universitas, ada 9,3% dimintai uang. Dan  3,5% pernah mendaftar jadi PNS (pegawai negeri sipil), ada 17% dimintai uang. Serta 2,4% berurusan dengan pihak pengadilan, ada 21,6% diminta biaya di luar biaya resmi,” jelasnya.

Survei LSI dilaksanakan pada 1-7 Agustus 2018 dengan sampel 1.520 responden. Margin of error plus minus 2,6% pada tingkat kepercayaan 95%.

(pur)

PDIP Berani Transparan Soal Dana Kampanye Awal, Ini Komentar Perludem

JawaPos.com – Besarnya dana kampanye awal yang dilaporkan oleh PDI Perjuangan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), menuai sorotan sejumlah pegiat pemilu. Salah satunya, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

Menurut peneliti Perludem Fadli Ramadhanil, besarnya dana kampanye PDIP yang dilaporkan kepada KPU merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas keuangan di level partai politik.

Fadli menjelaskan, pihaknya sudah pernah melakukan penelitian soal dana kampanye parpol, dan menemukan bahwa selama ini parpol belum serius dalam memastikan transparansi serta akuntabilitas dana kampanye.

“Perludem menemukan pelaporan dana kampanye belum mencerminkan transparansi. Banyak aktivitas tak dilaporkan, banyak penyumbang tak dilaporkan,” ujar Fadli, Senin (24/9). 

Seharusnya, lanjut Fadil, pemilu 2019 merupakan ujian bagi parpol untuk menunjukkan sejauh mana tata kelola parpol berjalan baik, khususnya menyangkut pengelolaan keuangan.

“Menjadi penting untuk menguji akuntabilitas partai politik. Karena itu, setiap parpol sebaiknya harus jujur menyampaikan jumlah dana, perolehannya dari mana, dan dihabiskan untuk apa,” Fadil.

Karena itu, lanjut Fadli, Perludem selalu mendorong transparansi dan akuntabilitas keuangan partai di pemilu 2019, yang harus lebih baik dari pemilu sebelumnya.   

Menurut Fadli, pihaknya menduga bahwa dana kampanye pemilu seharusnya memang besar. Karena cakupan daerah pemilihan itu sangat besar. Dalam memenangkan pemilu, parpol pasti menggerakkan kader, dan konsekuensinya parpol harus memakai dana besar.

Walau sudah disiasati dengan bantuan negara di beberapa pos pembelanjaan, namun Perludem menilai angka dana kampanye dari parpol seharusnya besar. Dalam konteks itu pula, bisa dipahami PDIP mengeluarkan angka dana kampanye awal yang besar.

“Menurut saya, PDIP sebagai salah satu parpol yang melaporkan dana kampanye besar, patut dilihat sebagai upaya mentranparansikan laporan keuangannya,” kata Fadli.

Bahkan, Fadli juga memberikan apresiasi pada PDIP, bahwa baru dalam pemilu kali ini ada partai yang berani mengakui nominal dana kampanye sebesar itu. Tinggal selanjutnya besaran dana yang dilaporkan itu harus diuji kebenarannya.

“Cara mengujinya adalah menyesuaikan dengan item pengeluarannya. Misalnya, bila PDIP melaporkan dana awal adalah Rp 105 miliar, seharusnya linier dengan aktivitas politik di lapangan. Sebaliknya, yang melaporkan dana kampanye yang kecil, tentu kegiatan politiknya juga tak banyak.

Keberanian PDIP melaporkan besaran dana kampanye awal itu merupakan sesuatu ke arah yang lebih baik. Tentunya harus diikuti dengan memastikan bahwa uang kampanye dari sumber yang jelas.

“Tentu ini ke arah yang lebih baik. Tapi harus diaudit lagi,” imbuh Fadli.

Diketahui tim parpol yang menyerahkan laporan awal dana kampanye ke KPU, ditemukan besaran LADK yang diserahkan KPU. Jumlahnya bervariasi dari Rp 1 juta sampai Rp 105 miliar.

Sebelumnya, Seketaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, PDIP berkomitmen mengdepankan transparansi dan akuntabilitas dana pemilu. Sehingga partai yang hanya melaporkan jutaan rupiah adalah bentuk pengkerdilan rasionalitas publik dan tembok tebal bagi terwujudnya transparansi keuangan partai.

Hasto juga menegaskan bahwa PDIP konsisten di dalam membangun transparansi di internal Partai. Bahkan pihaknya sudah dari jauh hari membuat rekening gotong royong. Itu berupa iuran dari anggota partai, yang diaudit oleh akuntan publik‎.

(gwn/JPC)

Cara DAFTAR POKER Domino Qiu Qiu Capsa Susun Online Indonesia di Situs Agen Judi Terpercaya Assosiasi Resmi Dewapoker IDN Bank BCA, BNI, BRI dan Mandiri.

Soal Rohingya, Panglima Militer Myanmar: PBB Tak Berhak Ikut Campur

YangonPanglima militer Myanmar melontarkan pernyataan keras terhadap PBB terkait laporannya mengenai Rohingya. Disebutkan bahwa PBB tak berhak mencampuri kedaulatan negara tersebut. Hal ini disampaikan setelah misi pencari fakta PBB menyerukan dia dan jenderal-jenderal Myanmar lainnya diadili atas genosida terhadap warga minoritas muslim Rohingya.

Respons keras ini merupakan reaksi publik pertama dari panglima militer Myanmar tersebut misi pencari fakta PBB menyerukan Dewan Keamanan PBB untuk melaporkan para pejabat tinggi militer Myanmar ke Pengadilan Kejahatan Internasional (ICC).

“Tak ada negara, organisasi atau kelompok yang berhak ikut campur dan membuat keputusan atas kedaulatan sebuah negara,” ujar Jenderal Senior Min Aung Hlaing kepada pasukan Myanmar dalam pidatonya seperti dikutip surat kabar yang dikelola militer Myanmar, Myawady.


“Berbicara untuk mencampuri urusan internal (menyebabkan) kesalahpahaman,” imbuh pemimpin militer Myanmar tersebut seperti dilansir kantor berita AFP, Senin (24/9/2018).

Sebelumnya, dalam laporannya, para penyelidik PBB membeberkan detail mengerikan tentang kekejaman yang diduga dilakukan pasukan militer Myanmar dalam “operasi pembersihan” terhadap warga Rohingya tahun lalu. Operasi militer tersebut telah menyebabkan lebih dari 700 ribu warga Rohingya melarikan diri ke Bangladesh.

Dalam laporannya, tim penyelidik PBB menyatakan, pasukan Myanmar, yang kadang-kadang dibantu warga etnis Rakhine, melakukan pembunuhan, pemerkosaan, pembakaran dan penyiksaan. PBB bahkan menyebut militer Myanmar telah melakukan tingkat kekerasan yang sulit dipahami dan benar-benar mengabaikan nyawa manusia.

Militer Myanmar membantah semua tuduhan tersebut, dan bersikeras bahwa operasi militernya merupakan cara sah untuk memberantas para militan Rohingya.

(ita/ita)

Hong Kong Larang Partai yang Serukan Merdeka dari China

loading…

Andy Chang, pemimpin Partai Nasional Hong Kong. Partainya resmi dilarang karena menyerukan Hong Kong merdeka dari China. Foto/REUTERS/Paul Yeung/Pool

HONG KONG – Otoritas Hong Kong pada hari Senin (24/9/2018) secara resmi melarang partai politik yang mempromosikan kemerdekaan wilayah itu dari China. Larangan ini merupakan yang pertama kali sejak wilayah tersebut diserahkan oleh Inggris kepada China pada tahun 1997.

Sekretaris Keamanan Hong Kong John Lee mengumumkan pelarangan terhadap Partai Nasional Hong Kong dalam pernyataan singkat yang diterbitkan dalam dokumen pemerintah. Pengumuman muncul sepuluh hari setelah partai mengajukan argumen yang menentang langkah otoritas setempat.

Pengumuman Lee tidak memberikan rincian lebih lanjut. Namun biro keamanan Hong Kong sebelumnya telah mengatakan dalam sebuah surat kepada pemimpin Partai Nasional Hong Kong, Andy Chan, 27, bahwa partai itu harus dibubarkan.

Lee menyatakan larangan berlaku di bawah Ordonansi Perkumpulan Hong Kong, sebuah undang-undang era kolonial yang mengharuskan semua kelompok dan organisasi sosial untuk mendaftar ke polisi.

Undang-undang itu memberi mandat bagi pemerintah untuk melarang kelompok atau pun partai demi kepentingan keamanan nasional, ketertiban umum atau perlindungan hak dan kebebasan orang lain.

Lee mengatakan kepada wartawan bahwa partai partai berumur dua tahun itu siap menggunakan semua metode untuk membentuk kemerdekaan, yang menjadi ancaman bagi keamanan nasional dan melanggar Basic Law (Undang-Undang Dasar), konstitusi mini yang mengatur hubungan Hong Kong dengan China.

“(Partai) ini memiliki agenda yang jelas dalam membuat Hong Kong sebagai republik,” kata Lee, seperti dikutip Reuters.

Lee juga mengatakan partai itu telah menyebarkan kebencian dan diskriminasi terhadap China daratan.

Pihak berwenang tidak bisa mengesampingkan tindakan terhadap kelompok atau partai lain, termasuk yang mempromosikan “penentuan nasib sendiri” serta kemerdekaan penuh.

Gerakan kemerdekaan Hong Kong baru muncul beberapa tahun ini yang mendapat reaksi keras dari otoritas setempat. Reaksi keras itu membuat Partai Nasional Hong Kong dan pemimpinnya, Andy Chan, menjadi terkenal.

Hong Kong sudah diatur berdasarkan prinsip “satu negara, dua sistem”. Prinsip itu memungkinkan Hong Kong menjadi pusat keuangan global yang tingkat otonomi dan kebebasan tinggi yang tidak dinikmati di China, termasuk sistem hukum independen serta kebebasan berbicara dan berkumpul.

Chan kerap dikutip media lokal dan internasional dalam beberapa pekan terakhir. Pada bulan Agustus, dia berbicara di Hong Kong’s Foreign Correspondent’s Club, sebuah tindakan yang dikutuk oleh Kementerian Luar Negeri China dan pejabat China yang berbasis di Hong Kong.

Walk Out SBY, PKB: Tidak Bijak Jokowi-Ma’ruf Amin Disebut Tidak Fair

JawaPos.com – Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memutuskan walk out dari perhelatan kampanye damai yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal itu karena SBY kecewa adanya atribut kampanye.

Menanggapi adanya hal ini, Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Kadir Karding menilai saat tidak etis apabila SBY menyalahkan koalisi Jokowi-Ma’ruf Amin atas insiden tersebut.

“Sangat tidak bijak kemudian menimpakan kesalahan seakan-akan membangun persepsi publik kubu Jokowi tidak fair,” ujar Karding saat dihubungi, Senin (24/9).

Menurut Karding, pada Minggu (23/9) kemarin sudah resmi adanya kampanye damai. Jadi sepanjang di luar lokasi Monas. Maka partai pendukung dan relawan boleh membawa atribut kampanye.

“Jadi boleh saja bawa atribut kampanye sepanjang tidak bertentangan dengan pengaturan yang ada,” katanya.

Karding menambahkan apa yang dilakukan oleh relawan Projo adalah bentuk spontanitas dengan mengajak SBY mendukung Jokowi-Ma’ruf Amin. Apalagi hal itu dilakukan di luar arena kampanye yang ditentukan oleh KPU.

“Itu pun spontanitas dukungan dan semangat dari paslon,” pungkasnya.

Sebelumnya, SBY meninggalkan lokasi deklarasi kampanye damai karena berpapasan dengan rombongan massa pendukung Jokowi-Ma’aruf Amin yang ramai mengenakan atribut kampanye.

SBY mengaku tak nyaman. Sebab, KPU telah mengatur, dalam kampanye damai, para pasangan calon dan pendukungnya tidak diperkenankan mengenakan atribut apa pun yang berhubungan dengan simbol pemenangan.

KPU juga meminta masing-masing paslon tak membawa massa lebih dari 100 orang.‎ Menurut Ketua KPU Arief Budiman, adanya atribut kampanye itu di luar rute yang ditentukan oleh KPU. Sehingga tidak bisa melakukan pelarangan.

(gwn/JPC)

Cara DAFTAR POKER Domino Qiu Qiu Capsa Susun Online Indonesia di Situs Agen Judi Terpercaya Assosiasi Resmi Dewapoker IDN Bank BCA, BNI, BRI dan Mandiri.

Laporan Dana Awal Kampanye PSI Rp 4,9 Miliar

Jakarta – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) melaporkan dana awal kampanye senilai Rp 4,9 miliar. Dana tersebut berasal dari para caleg DPR RI dan DPP PSI.

“Nilai dana awal kampanye PSI adalah Rp 4,9 miliar,” kata Bendahara Umum PSI, Suci Mayang Sari, Senin (24/9/2018).

Dia mengatakan laporan tersebut sebagai bentuk transpransi PSI. Menurut Suci, laporan dana awal kampanye PSI terdiri dari sejumlah berkas mulai dari laporan dana awal kampanye DPP PSI hingga 574 caleg DPR RI PSI.

“Keseluruhan dokumen ini merupakan salinan rangkap dua yang sudah dilegalisir. Satu rangkap untuk KPU, satu rangkap untuk Bawaslu,” tuturnya.
Sebelumnya, KPU mengatakan 16 parpol peserta Pemilu 2019 telah melaporakan dana awal kampanye. KPU bakal memverifikasi laporan tersebut.

“Soal besaran laporan awal dana kampanye belum dapat kami sampaikan, karena ada yang masih diverifikasi dan secara UU ditentukan KPU mengumumkan soal besaran laporan awal kampanye itu nanti setelah masa perbaikan selesai,” kata Komisioner KPU, Hasyim Asyari, di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Minggu (23/9) kemarin.
(haf/haf)

Fadli Nilai Penyebab SBY Walk Out dari Monas Jadi Pelajaran Buruk

loading…

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon di Gedung Smesco, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Pancoran, Jakarta Selatan. Foto/Rico Afrido Simanjuntak/SINDOnews

JAKARTA – Penyebab Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melakukan walk out dari karnaval kampanye damai di kawasan Monas kemarin dinilai menjadi pelajaran buruk. Karena, para partai politik (parpol) maupun pasangan calon presiden dan wakil presiden telah menyepakati bahwa tidak ada atribut partai maupun pendukung.

“Saya kira itu insiden yang sebetulnya tidak perlu ya,” kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon di Gedung Smesco, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Pancoran, Jakarta Selatan, Minggu 23 September 2018.

Menurut dia, penyebab SBY melakukan walk out itu membuat acara kampanye damai sedikit ternoda. “Karena partai politik dan kandidat sepakat bahwa tidak ada atribut partai atau atribut-atribut yang saling mendukung,” ujar wakil ketua DPR ini.

Dia pun menilai insiden yang dialami SBY dalam acara deklarasi kampanye damai harus menjadi bahan evaluasi.

“Ini saya kira satu pelajaran yang buruk dari sebuah komitmen kecil tentang kesepakatan. Jadi kita sangat menyayangkan ada insiden seperti itu,” ujar legislator asal Bogor, Jawa Barat ini.

Dia pun mengaku banyak bendera partai politik berukuran besar dalam acara kampanye damai yang digelar di Monas kemarin.

“Teriak-teriak, termasuk di depan Pak Prabowo juga. Saya kira itu sangat memalukan dan childish ya. Tapi kalau kita kan biasa-biasa saja, tidak terprovokasi,” katanya.

Dalam acara kampanye damai tersebut, Fadli Zon mengaku mendampingi Prabowo Subianto. “Jadi di depan Pak Prabowo itu sambil teriak-teriak, saya kira kampungan lah, tidak sesuai apa yang direncanakan KPU,” ujarnya.

Menurut dia, seharusnya KPU bisa bersikap tegas terhadap pelanggaran dalam kampanye damai itu. “Enggak boleh ada bendera-bendera yang waktu kirabnya itu didominasi oleh satu pihak. Jadi kesannya ini curang, yang lain diberitahu tidak boleh bawa atribut, tapi yang lain membawa atribut begitu banyak,” paparnya.

(mhd)

Mengenal Abikoesno Tjokrosoejoso, Menhub Pertama RI

loading…

Pameran Tokoh Abikoesno Tjokrosoejoso Sang Arsitek Pendiri Bangsa di Gedung Museum Naskah Proklamasi, Jakarta, 9 Agustus-9 September 2018. Foto/SINDOnews/Dzikry Subhanie

Nama Abikoesno Tjokrosoejoso mungkin kalah populer ketimbang kakaknya, HOS Tjokroaminoto. Tapi, kiprahnya dalam perjalanan bangsa ini tak bisa dianggap remeh.

Abikoesno Tjokrosoejoso tercatat sebagai orang pertama yang menjadi Menteri Perhubungan RI. Beberapa hari setelah Proklamasi RI, Soekarno membentuk kabinet pertama yang dinamakan Kabinet Presidential atau Kabinet Presidentiil.

Dalam buku Mohammad Hatta, Untuk Negeriku: Sebuah Otobiografi, Penerbit Buku Kompas, ada 11 pos kementerian yang dibentuk, salah satunya Menteri Perhubungan yang dijabat Abikoesno. Selain itu, ada juga sejumlah menteri negara.

Dikutip dari http://kepustakaan-presiden.pnri.go.id/, Abikoesno tercatat sebagai Menteri Perhubungan Kabinet Presidential (19 Agustus 1945 – 14 November 1945) . Dia juga menduduki jabatan Menteri Pekerjaan Umum di periode yang sama tersebut di atas.

Dalam panel Pameran Tokoh Abikoesno Tjokrosoejoso Sang Arsitek Pendiri Bangsa di Gedung Museum Naskah Proklamasi, Jakarta, yang digelar 9 Agustus-9 September 2018 pun tertulis Abikoesno mengepalai dua departemen yakni Departemen Perhubungan dan Departemen Pekerjaan Umum. Meski menjabat hanya beberapa bulan, dia berjasa membangun sarana kepentingan umat Islam yang telah berjuang meraih kemerdekaan yaitu dengan mendirikan masjid atau musala di seluruh stasiun kereta api.
Mengenal Abikoesno Tjokrosoejoso, Menhub Pertama RI
Adik HOS Tjokroaminoto
Lahir di Delapa, Madiun, 15 Juni 1897, Abikoesno Tjokrosoejoso merupakan anak kedelapan dari Raden Mas Tjokroamiseno, seorang pegawai pamong praja dengan jabatan terakhir Wedana Distrik Kanigoro, Madiun. Sementara, Raden Mas Oemar Said Tjokroaminoto atau yang lebih dikenal HOS Tjokroaminoto adalah anak kedua.

Koningin Emma School Surabaya, sekolah untuk orang-orang Eropa, menjadi tempat Abikoesno belajar. Dia lulus pada 8 Juni 1917. Kemampuan yang dimilikinya mengantarkan hingga berhasil lulus ujian profesi arsitek pada 7 Februari 1925 di Jakarta.

Sama seperti kakaknya, Abikoesno juga dikenal sebagai tokoh Sarekat Islam (SI). Dia mulai mengikuti kegiatan SI setelah Kongres ke-3 di Surabaya pada tahun 1918. Di situ, dia menjadi sosok muda yang melek dengan situasi dan kondisi perkembangan politik Tanah Air.

Tahun 1923, Abikoesno mulai duduk sebagai pengurus SI Cabang Kediri. Menurut Wikipedia, setelah meninggalnya Tjokroaminoto pada 17 Desember 1934, Abikoesno mewarisi jabatan sebagai pemimpin Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII). Bersama dengan Mohammad Husni Thamrin, dan Amir Sjarifoeddin, Tjokrosoejoso membentuk Gabungan Politik Indonesia.

Sebelum kemerdekaan RI, dibentuk Panitia Sembilan pada tanggal 1 Juni 1945. Dan, Abikoesno merupakan salah satu anggota Panitia Sembilan yang pada 22 Juni 1945 menghasilkan rumusan dasar negara yang dikenal dengan Piagam Jakarta.

Abikoesno meninggal dunia di Surabaya pada 11 November 1968, setelah menderita tekanan darah tinggi. Jenazahnya dimakamkan secara kenegaraan di TMP Surabaya.

(zik)

Jorge Lorenzo: Marc Marquez Menghancurkan Balapan dan Kakiku

AragonJorge Lorenzo menyalahkan Marc Marquez atas crash yang dia alami di MotoGP Aragon. Lorenzo menyebut calon rekan setimnya itu juga sudah menghancurkan kakinya.

Memulai balapan dari posisi terdepan, Lorenzo mengalami crash di tikungan pertama. Dia langsung dilarikan ke klinik sirkuit dan dikabarkan mengalami keretakan tulang kaki.

Meski dalam tayangan ulang dia terlihat mengalami crash solo, Lorenzo menyebut itu terjadi karena Marc Marquez. Rider Honda itu menyudutkannya di tikungan pertama yang kemudian menjadi sebab musabab kecelakaan yang dia alami.

“Saya tidak akan pergi (melaporkan) ke Race Director, karena yang membuat saya makin kecewa adalah orang mengira saya crash karena terlalu merebahkan motor saat belok di sisi trek yang kotor dan itu adalah kesalahan saya.”

“Tidak seperti itu kejadiannya, dan Marc tahu itu. Dia tidak memberi saya ruang, dia menyalip saya dan melakukan blok dan saya tidak punya pilihan selain crash atau melebar ke luar lintasan,” sembur Lorenzo dikutip dari Crash.

Saat Lorenzo bernasib nahas mengalami crash di tikungan pertama, Marquez sukses jadi kampiun MotoGP Aragon. Dia menjejak podium teratas setelah memenangi duel sengit dengan Andrea Dovizioso.

Jorge Lorenzo crash di tikungan pertama MotoGP AragonJorge Lorenzo crash di tikungan pertama MotoGP Aragon Foto: REUTERS/Heino Kalis

“Berdasarkan apa yang saya yakini dan apa yang sudah saya alami, saya masuk (tikungan) di jalur balap normal, seperti yang saya lakukan dalam tujuh tahun terakhir di Aragon. Tapi saya melihat Marc masuk ke tikungan sangat agresif dan (sebenarnya) tidak mengambil tikungan itu, karena Anda lihat dia menuntaskan tikungan itu (melebihi sisi luar kerb) di bagian hijau.”

“Saat dia melihat saya berada di sisi luar, dia mencoba membuat saya tidak bisa melewati tikungan dan saya tidak punya pilihan lain kecuali memasuki sisi trek yang kotor. Saat itu kami berdua sudah sangat melebar dan pebalap lain mulai berdatangan, jika saya tidak mau kehilangan lima atau enam posisi maka saya harus membuka throttle.”

“Tentu saja saya tidak menduga ban belakang akan slide seperti ini, jika tidak maka saya tak akan membuka throttle, saya akan membiarkan motor berjalan lurus keluar trek. Tapi saya tak punya pilihan lain. Jika crash di Misano sepenuhnya kesalahan saya, kali ini ini Marc menghancurkan balapan saya, kaki saya.”

“Dia juga menghancurkan kesempatan saya menang dan juga kemungkinan (menang) di Thailand,” seru Lorenzo.
(din/raw)

Tak Terima Haringga Tewas Mengenaskan, Ibu The Jakmania Pingsan

loading…

Mira, ibunda Haringga Sirila suporter Persija, The Jakmania pingsa. Foto/Yan Yusuf/KORAN SINDO

JAKARTA – Tewasnya Haringga Sirila (23), supporter Persija yang diduga dikeroyok supporter Persib menyisahkan luka mendalam bagi keluarga. Tak percaya anaknya pergi secara tragis, ibu Haringga, Mira pingsan.

Sebelum pingsan, Mira sempat menangis meronta, tangisan kian keras ketika mengingat anak bungsungnya telah meninggal dunia. Meskipun ditenangkan sejumlah tetangga, namun Mira tak kuasa, tubuhnya kian lemas hingga tak sadarkan diri.

“Astagfirullahaladzim. Ya Allah kenapa anak saya harus pergi seperti ini,” teriak Mira sebelum tak sadarkan diri di rumahnya di Jalan Bangununas RT13/03, Cengkareng Timur, Cengkareng, Jakarta Barat, Minggu (23/9/2018) malam.

Sebelumnya, Haringga diketahui tewas usai dikeroyok supporter Persib Bandung dalam lanjutan Liga Indonesia antara Persib vs Persija, di Bandung, Minggu (23/9/2018). Dalam video yang beredar, Haringga meninggal dengan kondisi mengenaskan dengan luka tusuk di sekujur tubuh dan anusnya.

Mira sempat sadar setelah tersadar melalui bau ‘obat gosok’ yang ditempelkan ke hidungnya. Dalam kesempatan sejumlah tetangganya tampak menenangkan, mereka kemudian meminta Mira untuk istigfar dan ikhlas atas kepergian Haringga.

“Sabar bu istighfar namanya umur kita semua enggak ada yang tahu,” ujar tetangganya sembari menahan kepala Mira dibahu tangannya. (Baca juga: Tewas di GBLA, Suporter Persija Dimakamkan di Indramayu)

Rencananya, Mira bersama kakak korban akan bertolak menuju kampung halamannya di Jatibarang, Indramayu, Jawa Barat. Sementara ayahnya, Siloam beserta sejumlah keluarga lainnya, telah lebih dahulu pergi ke Bandung membawa jenazah yang kini di RS Sartika Asih, Bandung, Jawa Barat.

(mhd)

Amien Rais Minta KPK Tidak Menjadi Alat Politik

JawaPos.com – Kampanye Pilpres 2019 secara resmi telah ditetapkan pada hari ini, Minggu (23/9). Komisi Pemilihan Umum (KPU) berharap proses kampanye dapat berjalan secara damai dengan mengedepankan ide dan gagasan kedua pasangan capres-cawapres.

Menanggapi itu, Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais mengajak kubu petahana Jokowi-Ma’ruf untuk melakukan kampanye secara damai, sehingga melahirkan kesejukan dengan mengedepankan sopan santun. Namun itu dapat terlaksana dengan menerapkan beberapa unsur.

Pertama, kata Amien Rais, marilah kita bertekad tidak mengajak kekuatan asing mencampuri urusan Pileg dan Pilpres bangsa ini 

“Saya ikut di kubu Prabowo-Sandi. Jika Pak Prabowo menerabas, maka saya ingatkan,” kata Amien saat memberikan sambutan dalam acara ‘Ramah Tamah Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi di Smesco, Jakarta Selatan, Minggu (23/9).

Lebih lanjut, mantan ketua MPR RI itu juga Selain itu, politisi senior PAN ini meminta agar menjauhi politik uang. Karena itu merupakan bentuk penghinaan terhadap rakyat.

“Mari kita pelototi bersama, kalau ada yang main politik uang diserahkan ke pihak berwenang,” paparnya.

Bahkan Amien pun meminta TNI dan Polri dapat bersifat netral dalam kontestasi Pemilu 2019. Hal ini semata untuk menjaga tidak adanya kecurangan dalam pesta demokrasi tersebut.

“Jadi kami ingatkan dengan sungguh-sungguh, jangan sampai sedetikpun TNI dan Polri terlibat dalam urusan Pileg dan Pilpres. Ini amat berbahaya,” tegas Amien.

Amien pun meminta kepada pasangan Prabowo-Sandi dan Jokowi-Ma’ruf dapat mengedepankan sifat langsung, umum, bersih, jujur dan adil. Karena sifat-sifat tersebut dapat menghadirkan pemilu yang damai.

Tak hanya itu, tokoh reformasi ini pun meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menjadi alat politik untuk memenangkan salah satu satu pasangan calon. 

“KPK alat penegak hukum, tidak boleh jadi lembaga penegak hukum yang tebang pilih. Jangan sampai terjadi kalau terduganya dari pihak pemerintah itu dilindungi dan namanya bisa hilang, tapi kalau lawan politik dikejar sampai tidak masuk akal,” jelasnya.

(aim/JPC)

Cara DAFTAR POKER Domino Qiu Qiu Capsa Susun Online Indonesia di Situs Agen Judi Terpercaya Assosiasi Resmi Dewapoker IDN Bank BCA, BNI, BRI dan Mandiri.

Tewas di GBLA, Suporter Persija Dimakamkan di Indramayu

loading…

Siloam, ayah Haringga Sirila saat ditemui di rumahnya Jalan Bangununas RT13/03, Cengkareng Timur, Cengkareng, Jakarta Barat. Foto/Yan Yusuf/KORAN SINDO

JAKARTA – Haringga Sirila (23), Supporter Persija, The Jakmania yang tewas di sekitaran Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) dimakamkan di kawasan Jatibarang, Indramayu, Jawa Barat.

Kepastian itu disampaikan ayah korban, Siloam, saat ditemui wartawan di rumahnya, Jalan Bangununas RT13/03, Cengkareng Timur, Cengkareng, Jakarta Barat, Minggu (23/9/2018).

“‎Tadi mau dibawa ke sini dulu, baru ke Jatibarang, tapi katanya bolak-balik makanya langsung dibawa ke Jatibarang saja,” kata Siloam.

Haringga diduga tewas usai dikeroyok supporter Persib Bandung dalam lanjutan Liga Indonesia antara Persib vs Persija, di Bandung, Minggu (23/9/2018). Dalam video yang beredar, Haringga meninggal dengan kondisi mengenaskan dengan luka tusuk di sekujur tubuh dan anusnya.

Siloam tampak tergegas gesah saat wartawan menyambangi rumahnya. Ia mengakui akan berangkat ke Bandung menjemput jenazah anaknya di RS Sartika Asih, Bandung. Sementara istri dan anak pertamanya berangkat ke Jatibarang.

“Rencananya ini saya sekeluarga mau ambil jenazah ke Rumah Sakit ‎terus langsung dibawa ke Jatibarang,” kata Siloam. (Baca juga: Ini Kronologi Pengeroyokan Warga Cengkareng hingga Tewas di GBLA)

Siloam tak berpikir bila anaknya tewas dalam kondisi mengenaskan. Sebagai seorang ayah, ia mengetahui anaknya cukup fanatik dengan Persija, kemanapun Persija bertanding, anaknya selalu menyempatkan hadir.

Termasuk saat berlaga melawan Persib Bandung. Sekalipun Polisi dan Panpel telah melarang The Jakmania (supporter Persija) untuk datang, namun Haringga mengacuhkannya.

Melalui laman instagramnya, @khepen162, Haringga terlihat berangkat ke Bandung sendirian, dari Instastrory, Haringga sempat memposting bahasa latin ‘voy donde quiero’ yang berarti ‘tidak ada yang menghalangi saya pergi’. (Baca juga: Persib Sampaikan Duka Cita Atas Meninggalnya Haringga)

Termasuk saat menunggu KA Parahyangan di Stasiun Gambir, Haringga kembali memposting foto dengan kata ‘jangan biarkan macan berjuang sendiri’. Sesampai di Stasiun Bandung sekitar pagi tadi, Haringga kembali memposting foto seorang fans Persib dengan caption ‘lemesin aja cang’ sembari menunjukan tanda ‘the jak’ dengan hastag #persijaday dan #jakartans. “Dia pergi sendiri, tanpa teman temannya,” timpal Siloam.

Hingga berita ditulis, sejumlah rekannya sesama supporter Persija tampak memenuhi gang rumahnya. Para Persija yang kompak menggunakan baju oranye tampak bersedih. (Baca juga: Lewat Gol Dramatis, Persija Jakarta Takluk di Markas Persib Bandung)

(mhd)

Kenang Masa Kuliah, Jokowi Ngaku Sering Ngutang di SGPC

JawaPos.com – Sebelum bertolak ke Bali untuk meresmikan patung raksasa Garuda Wisnu Kencana (GWK), Presiden Joko Widodo menyempatkan diri menghadiri acara reuni alumni Universitas Gadjah Mada (UGM) di Jakarta Convention Center (JCC), Sabtu (23/9). 

Momen reuini itu dibagikan Jokowi dalam akun twitter pribadi miliknya. Ia pun mengenang masa-masa sulit ketika menjadi mahasiswa di Fakultas Kehutanan UGM puluhan tahun lalu.

“Hadir di reuni akbar Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada di Jakarta,” kata Jokowi dalam unggahan twitternya, Minggu (23/9).

Ternyata, Jokowi juga pernah mengalami kisah pahit saat menjadi mahasiswa di Jogja. Ia mengaku kerap berutang makanan di SGPC alias warung sego pecel Bu Wiryo. Bahkan ia mengaku baru melunasi utangnya setelah lulus kuliah dan sudah bekerja.

“Mengenang kembali masa-masa di kampus, tentang teman-teman yang berutang makanan di SGPC, warung sego pecel Bu Wiryo, dan baru melunasinya setelah lulus dan sudah bekerja,” ungkapnya.

Dalam acara yang dikemas dengan tema ‘Guyub Rukun Kini dan Nanti’ itu Jokowi disambut dengan lagu Metallica. Selain Jokowi, hadir pula tokoh-tokoh politik dan pejabat publik lain seperti Gubernur Jawa Tengah Gandjar Pranowo.

Gandjar pun jadi sasaran selfie para pengunjung yang meramaikan JCC. Ia nampak menikmati serbuan masyarakat dan para alumni yang meminta swafoto. Ada pula ibu-ibu yang histeris ingin mendekat ke Ganjar.

Dalam acara yang di Hall Cendrawasih itu akan tampil grup band yang beranggotakan para menteri-menteri di kabinet Jokowi yakni Elek Yo Band. 

Reuni Kagama juga dibanjiri pejabat tanah air lain diantaranya Mensesneg Pratikno, Menhub Budi Karya Sumadi, Mendikbud Muhadjir Effendy dan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman.

Tokoh lain yang menghadiri reuni akbar Kagama bertemakan Guyub Rukun Kini dan Nanti itu adalah Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki serta pengacara Otto Hasibuan.

(uji/JPC)

Cara DAFTAR POKER Domino Qiu Qiu Capsa Susun Online Indonesia di Situs Agen Judi Terpercaya Assosiasi Resmi Dewapoker IDN Bank BCA, BNI, BRI dan Mandiri.

PPP Laporkan Dana Awal Kampanye Rp 510 Juta

Jakarta – Partai Persatuan dan Pembangunan (PPP) telah melaporkan dana awal kampanye Pemilu 2019. Dana awal kampanye PPP disebut sebesar Rp 510 Juta.

“Dana awal kita Rp 510 juta dalam rentang waktu 20 Januari sampai 20 September,” ujar Ketua UKK PPP, Qoyyum Abdul Jabar, di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Minggu (23/9/2018).

Dia mengatakan jumlah ini berasal dari kas partai. Terkait pengeluaran dana, Qoyyum mengatakan akan melaporkan pada laporan selanjutnya.

“Murni hanya dari kas partai. Tentu untuk lain-lain terkait pengaturan dan pengeluaran akan kita laporkan berikutnya,” kata Qoyyum.

Menurutnya, dana masing-masing caleg bervariasi. Namun, pihaknya belum menghitung jumlah dana seluruh caleg.

“Tentu caleg mengisinya bervariasi Ada yang Rp 100 juta ada Rp 1 miliar, Rp 2 miliar dan ini masing-masing caleg,” kata Qoyyum.

“Belum (dihitung), kalau caleg kita harus menghitung dulu jumlah keseluruhan yang ada di rekening,” sambungnya.
(dwia/haf)